Skip to main content

Latihan Soal CPNS Pengetahuan Umum (Kewarganegaraan) Part 1

Latihan Soal CPNS Pengetahuan Umum (Kewarganegaraan) Part 1 kisi kisi soal CPNS pengetahuan umum yang memuat soal soal kewarganegaraan tentang UUD dan peraturan negara, pada kesempatan ini kami akan membagikan 100 soal yang akan dibagi menjadi dua bagian.

Latihan soal CPNS Pengetahuan Umum dapat digunakan sebagai Refrensi untuk mengikuti seleksi cpns tahun ini.
Latihan Soal CPNS Pengetahuan Umum (Kewarganegaraan) Part 1

latihan soal cpns sudah dilengkapi dengan kunci jawaban berkut adalah ulasan lengkapnya:

01. Berdasarkan Pancasila kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini berhubungan dengan Pancasila sebagai….

(A) Dasar negara
(B) Pandangan hidup bangsa
(C) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
(D) Tujuan yang hendak dicapai
(E) Perjanjian luhur bangsa Indonesia

02. Kiprah bangsa Indonesia sebagai wujud pelaksanaan tekad menghapuskan penjajahan di muka bumi diantaranya ….

(A) Menjadi penengah persengketaan antara USA dengan Irak
(B) Mencantumkan masalah pentingnya penghapusan penjajahan di dalam Undang–Undang Dasar
(C) Menjadi pelopor pendiri MEE
(D) Memelopori berdirinya APEC dan OPEC
(E) Memelopori berdirinya PBB

03. Pembicara dalam sidang I BPUPKI yang gagasannya terkenal dengan Pancasila adalah ….

(A) Ir. Soekarno
(B) Mr. Soepomo
(C) Mr. Moh Yamin
(D) Mr. Achmad Soebarjo
(E) H. Agus Salim

04. Sila dalam Pancasila yang merupakan fondasi yang menjiwai sila-sila yang lainnya adalah ….

(A) Ketuhanan Yang Maha Esa
(B) Kemanusian yang adil dan beradab
(C) Persatuan Indonesia
(D) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
(E) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

05. Hal di bawah ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan di bidang agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, kecuali ….

(A) Belum optimalnya pendayagunaan potensi berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, dan keagamaan dalam pembangunan
(B) Masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan sebagai bagian dari pendidikan nasional
(C) Masih terdapatnya kesulitan dalam membina para penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak bersifat tertutup
(D) Masih ada warga negara Indonesia yang belum memeluk agama
(E) Kurang mampunya masyarakat untuk lebih memahami, mendalami dan menghayati serta mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama

06. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak menggambarkan pentingnya meyakini adanya keterkaitan antara sila pertama dengan sila-sila lainnya ….

(A) Tumbuhnya keyakinan umat beragama bahwa Pancasila dengan seluruh sila-sila merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan dalam pemahaman dan pengamalannya
(B) Tumbuhnya keyakinan umat beragama bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang mengayomi kehidupan umat beragama
(C) Tumbuhnya keyakinan bangsa Indonesia bahwa sila pertama Pancasila menjiwai dan mendasari sila-sila lainnya
(D) Semakin berwibawanya kedudukan pemerintah negara RI di mata rakyat
(E) Timbulnya pemahaman bahwa mengamalkan sila kedua Pancasila berarti pula telah mengamalkan sila I, II, II, IV dan V

07. Di bawah ini merupakan beberapa kemajuan pembangunan yang menjadi faktor penentu globalisasi, diantaranya adalah ….

(A) Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi
(B) Kemajuan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan
(C) Kemajuan transportasi, komunikasi, dan informasi
(D) Kemajuan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
(E) Kemajuan hubungan luar negeri yang bebas aktif

08. Pembangunan nasional merupakan hal yang prinsipil atau fundamental dalam kehidupan bernegara, karena pembangunan nasional....

(A) melibatkan seluruh rakyat Indonesia
(B) penting bagi setiap manusia Indonesia
(C) pada gilirannya untuk mewujudkan tujuan nasional
(D) merupakan program pemerintah
(E) bersifat terus menerus

09. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok–pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara ditetapkan untuk menggantikan....

(A) Ketetapan MPR No. II/MPR/1998
(B) Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
(C) Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998
(D) Ketetapan MPR No. V/MPR/1998
(E) Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998

10. Kondisi hukum yang masih sangat memprihatinkan mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak–hak asasi manusia yang juga masih memprihatinkan, yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak–hak asasi manusia dalam bentuk....

(A) kekerasan
(B) diskriminasi
(C) kesewenang–wenangan
(D) kemelaratan
(E) a, b dan c adalah benar

11. Ratifikasi konvensi internasional menjadi arah kebijakan di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan hak–hak asasi manusia dilakukan dalam bentuk....

(A) UUD
(B) Ketetapan MPR
(C) Undang – Undang
(D) Peraturan Pemerintah
(E) Peraturan Presiden

12. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan....

(A) UUD
(B) Ketetapan MPR
(C) Undang – Undang
(D) Peraturan Pemerintah
(E) Peraturan Presiden

13. Dalam rangka penyehatan BUMN/BUMD yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk....

(A) privatisasi
(B) investasi
(C) perbaikan manajemen
(D) perbaikan kinerja
(E) peningkatan produksi

14. Dalam kehidupan bermasyarakat sangat perlu dimasyarakatkan dan diterapkan prinsip persamaan dan anti....
(A) integrasi
(B) disintegrasi
(C) harmonisasi
(D) diskriminasi
(E) koperasi

15. Dalam kaitan antara pegawai negeri dan politik, maka kebijakan yang ditetapkan adalah....

(A) memantapkan netralitas politik pegawai negeri
(B) mengurangi hak–hak politik pegawai negeri
(C) dimantapkan profesionalisme pegawai negeri
(D) meninjau kembali hak–hak politik pegawai negeri
(E) melarang pegawai memikirkan hal–hal yang berkaitan dengan partai politik

16. Pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional antara lain dilaksanakan berdasarkan prinsip....

(A) desentralisasi
(B) otonomi daerah
(C) kemandirian
(D) persatuan
(E) rasional

17. Pengelolaan sistem jaminan sosial tenaga kerja harus melibatkan....

(A) pemerintah, perusahaan, dan pekerja
(B) pemerintah, organisasi, dan perusahaan
(C) pemerintah, organisasi profesi, dan perusahaan
(D) perusahaan, pekerja, dan kepolisian
(E) perusahaan, pekerja, dan kejaksaan

18. Kekuatan utama pertahanan dan keamanan berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bertumpu pada kekuatan....

(A) TNI
(B) POLRI
(C) TNI – POLRI
(D) Rakyat
(E) TNI, POLRI, dan Sat–pol

19. Dalam pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus diperhatikan....

(A) potensi pusat
(B) potensi dan kondisi daerah
(C) aspirasi masyarakat
(D) kepentingan daerah
(E) kekhususan dan keberagaman daerah

20. Pembahasan Rancangan Undang – Undang APBN harus memperhatikan pertimbangan....

(A) DPR
(B) MPR
(C) BPK
(D) Bappenas
(E) DPD

21. Perhatikan tabel di bawah ini :
Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah dalam arti luas Pemerintah dalam arti sempit
1. Legislatif,  Eksekutif, Yudikatif
2. Legislatif, Eksekutif
3. Legislatif
4. Semua lembaga
5. kabinet 1. Eksekutif
2. Eksekutif, Legislatif
3. Eksekutif, Yudikatif
4. Presiden dan para menteri
5. Dewan

Berdasarkan tabel di atas perbedaan pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit ....

(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 1 dan 4
(D) 1 dan 5
(E) 2 dan 4

22. Apabila Daerah Pemilihan suatu negara dibagi menjadi beberapa bagian sebanyak anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan dipilih maka hal itu menunjukkan sistem Pemilu ....

(A) referendum
(B) Proporsional
(C) Stelsel Daftar
(D) Distrik
(E) Pembagian seimbang
23. Pengertian Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dilihat dari sudut ketatanegaraan adalah ....

(A) Peristiwa sejarah bagi suatu bangsa yang baru merdeka
(B) Sumber hukum bagi pembentukan negara RI
(C) Lahirnya pernyataan HAM
(D) Munculnya keadilan dan berakhirnya penderitaan
(E) Pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia merdeka

24. Hubungan kerja antara MA dengan Presiden menurut UUD 1945 pasal 14 yaitu memberikan nasihat hukum mengenai pemberian dan penolakan ....

(A) Amnesti
(B) Abolisi
(C) Petisi
(D) Grasi
(E) Remisi

25. Salah satu perubahan partai politik dari masa orde baru ke masa reformasi adalah....

(A) Partai politik dapat membentuk pengurus di desa-desa
(B) Partai politik dapat membuka cabang di setiap kabupaten
(C) Adanya syarat Parpol yang dapat mengikuti pemilu berikutnya
(D) Setiap warga negara dapat menjadi anggota parpol
(E) Partai politik dapat membentuk parpol di desa

26. Perhatikan data-data berikut ini !
1. Pembukaan Alinea I dan IV UUD 1945
2. Pembukaan alinea II dan IV UUD 1945
3. Pasal 10 dan 11 UUD 1945
4. Pasal 11 dan 13 UUD 1945
5. Pasal 14 dan 15 UUD 1945
Berdasarkan data di atas yang menjadi landasan struktural pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terdapat pada nomor....

(A) 1 dan 4
(B) 2 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) 1 dan 3
(E) 2 dan 5

27. (1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlainan warga negara.
(2) Tindakan suatu negara terhadap suaka politik suatu negara
(3) Hubungan kerjasama yang bersifat perdagangan
(4) Tindakan tawanan perang di suatu negara yang harus dilindungi
(5) Hubungan kerjasama yang bersifat politik
(6) Hubungan kerjasama yang bersifat non   politik

Dari uraian di atas yang termasuk hukum perdata internasional adalah nomor....

(A) 1, 2 dan 3
(B) 1, 3 dan 5
(C) 2, 3 dan 4
(D) 1, 3 dan 6
(E) 3, 4 dan 5

28. Menurut JHA Logeman negara sebagai organisasi kekuasaan bertujuan ....

(A) Mengatur dan menyelenggarakan masyarakat dengan kekuasaannya
(B) Melaksanakan kehendak anggotanya
(C) Mengatur dan memelihara masyarakat tertentu
(D) Mengatur persekutuan manusia
(E) Memelihara seluruh kedaulatan rakyat.

29. Salah satu hal yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah ....

(A) Bentuk pemerintahan republik
(B) Sistim pemerintahan presidential
(C) Bentuk pemerintahan monarkhi
(D) Bentuk pemerintahan parlementer
(E) Bentuk pemerintahan kesatuan

30. Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui stelsel aktif yaitu ....

(A) Dengan sendirinya dianggap warga negara
(B) Dengan pewarganegaraan menjadi warga negara
(C) Dengan pengangkatan/ adopsi menjadi warga negara
(D) Dengan melakukan tindakan hukum tertentu menjadi warga negara
(E) Dengan lahirnya orang asing tersebut di wilayah–wilayah Indonesia

31. Salah satu ciri negara hukum Indonesia, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, artinya ....

(A) Dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kekuasaan pemerintah
(B) Bebas memutuskan perkara–perkara di pengadilan
(C) Mempunyai kekuasaan tidak terbatas
(D) Dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan tertentu
(E) Dalam menjalankan  tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain

32. Salah satu segi yang senantiasa diperhatikan untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan untuk ....

(A) kepentingan nasional
(B) kepentingan regional
(C) kepentingan internasional
(D) kebesaran agama
(E) perdamaian bangsa

33. Pada periode berlakunya UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945 s/d 14 November 1945 berlaku sistem pemerintahan ....

(A) Kabinet Parlementer
(B) Kabinet Presidentil
(C) Kabinet Demisioner
(D) Kabinet Ekstra Parlementer
(E) Kabinet Karya

34. Isi maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang ....

(A) Pengurangan tugas presiden
(B) Diijinkannya berdirinya sistim multi partai
(C) KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN
(D) Perubahan sistim kabinet dari parlementer menjadi presidential
(E) Perubahan sistim kabinet dari presidential menjadi parlementer

35. Pengakuan secara de fakto adalah ....

(A) Pengakuan secara umum negara telah berdiri
(B) Pengakuan secara hukum bahwa suatu negara akan bediri dan dapat pengakuan dunia
(C) Pengakuan secara hukum bahwa suatu negara akan berdiri dan mendapat sokongan internasional
(D) Pengakuan secara kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan telah menjalankan kekuasaannya sebagaimana mestinya
(E) Pengakuan secara kenyataan bahwa suatu negara akan berdiri dan akan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara lain.

36. Di bawah ini merupakan isi yang terkandung dalam pasal 29 ayat (2), UUD 1945 kecuali....

(A) percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing–masing
(B) melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(C) tidak usah saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(D) menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(E) membina kerja sama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

37. Salah satu wujud kerja sama ASEAN adalah diadakan ekstradisi, yaitu jika seorang pelanggar hukum melarikan diri ke salah satu negara anggota ASEAN, maka tindakan yang dapat diambil....

(A) diadili di negara tempatnya melarikan diri
(B) diajukan ke Mahkamah Internasional
(C) diserahkan kembali ke negara asalnya
(D) diusir dari negara tempatnya melarikan diri
(E) diserahkan kepada negara yang mau menerimanya

38. Indonesia dalam mengembangkan kerja sama politik luar negeri bebas aktif, menggunakan satu cara sebagai berikut....

(A) saling menghormati kepala negara
(B) kerja sama dalam bidang pertahanan dan ekonomi
(C) melakukan latihan militer bersama
(D) bersifat memihak pada salah satu negara adidaya
(E) saling menghargai kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara

39. Kesanggupan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bersumber pada adanya....

(A) kesadaran terhadap amanat penderitaan rakyat
(B) kesadaran senasib dan sepenanggungan
(C) kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
(D) perasaan cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negaranya
(E) kesadaran perlunya berkorban

40. Untuk membina sikap nasionalisme, harus dihindarkan sikap....

(A) membanggakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling unggul
(B) menghormati kemerdekaan setiap bangsa
(C) mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
(D) menggalang persahabatan antarbangsa
(E) berjuang mempertahankan kemerdekaan

41. Ing madya mangun karsa termasuk salah satu ciri pemimpin, yang artinya....

(A) di depan memberikan teladan
(B) di tengah memberikan motivasi dan kemauan
(C) di belakang memberikan dorongan
(D) mampu memberikan prakiraan bagi nusa dan bangsa
(E) selalu menepati janji

42. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 memuat motivasi spritual yang luhur, sebab....

(A) bangsa Indonesia menginginkan kehidupan yang merdeka
(B) bangsa Indonesia menunjukkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
(C) bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat
(D) bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan material dan spritual
(E) bangsa Indonesia mendambakan kemerdekaannya

43. Presiden dan wakil presiden RI selama–lamanya, menjabat jabatan yang sama selama 2 periode, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yakni....

(A) Pasal 6A ayat (1)
(B) Pasal 6A ayat (2)
(C) Pasal 6A ayat (3)
(D) Pasal 6A ayat (4)
(E) Pasal 7

44. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang adalah peraturan perundang–undangan yang ditetapkan oleh presiden....

(A) untuk melaksanakan undang–undang
(B) untuk mengevaluasi undang–undang
(C) untuk mengevaluasi pelaksanaan undang–undang
(D) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa
(E) jika DPR gagal menetapkan undang–undang

45. Rancangan undang–undang yang diajukan oleh DPD adalah berkaitan dengan....

(A) otonomi daerah
(B) hubungan pusat dan daerah
(C) penggabungan daerah
(D) sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
(E) semua jawaban di atas adalah benar

46. Dalam rangka pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden memperhatikan pertimbangan....

(A) wakil presiden
(B) menteri hukum dan perundang–undangan
(C) MPR
(D) DPR
(E) Mahkamah Agung
47. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ditegaskan dalam UUD 1945, yakni....

(A) Pasal 28A
(B) Pasal 28B ayat (1)
(C) Pasal 28B ayat (2)
(D) Pasal 28C ayat (1)
(E) Pasal 28C ayat (2)

48. Pemilu legislatif 2004 dilaksanakan secara serentak di....

(A) 30 provinsi
(B) 31 provinsi
(C) 32 provinsi
(D) 33 provinsi
(E) 34 provinsi

49. Dalam tata urutan perundang–undangan di negara Indonesia, kedudukan Peraturan Pemerintah berada....

(A) di bawah keputusan presiden
(B) sejajar dengan keputusan presiden
(C) lebih tinggi daripada undang–undang
(D) lebih rendah daripada undang–undang
(E) sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang–undang

50. Hal berikut ini yang merupakan bukti bahwa UUD 1945 menganut teori kenegaraan yang integralistik, kecuali....

(A) negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
(B) negara melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia
(C) negara mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan
(D) negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya
(E) negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing–masing

Untuk Soal 51 - 100 dapat di lihat pada Latihan Soal CPNS Bagian II
Buka Komentar
Tutup Komentar